Karhutla Meluas di Kalimantan, Bagaimana kita bersuara pada permasalahan ini?

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali menjadi ancaman serius bagi lingkungan dan masyarakat di Kalimantan. Luas wilayah yang terbakar terus menjadi perhatian seiring meningkatnya titik panas, memburuknya kualitas udara, serta meluasnya dampak kebakaran terhadap aktivitas masyarakat. Berdasarkan catatan Kementerian Kehutanan, luas karhutla nasional pada Januari–Juni 2026 mencapai 107.465,47 hektare, dengan Kalimantan Barat menjadi provinsi dengan luas kebakaran terbesar, yakni 28.680,47 hektare.

.

Kondisi tersebut semakin mengkhawatirkan ketika kebakaran meluas ke berbagai wilayah di Pulau Kalimantan. Berdasarkan data BNPB per 22 September 2026 yang menggabungkan data SiPongi dengan pengukuran tim gabungan di lapangan, luas lahan terbakar di Kalimantan Barat mencapai sekitar 48.536 hektare, Kalimantan Selatan 19.303 hektare, Kalimantan Tengah 15.976 hektare, dan Kalimantan Timur 5.761 hektare. Angka-angka tersebut menunjukkan besarnya tekanan kebakaran terhadap kawasan hutan dan lahan di Kalimantan.

.

Ancaman karhutla juga tercermin dari tingginya jumlah titik panas yang terdeteksi satelit VIIRS. Pada periode 13 September hingga 12 Oktober 2026, tercatat sebanyak 114.352 titik panas di Kalimantan, dengan puncak mencapai 8.977 titik panas dalam 24 jam pada 19 September. Setelah sempat menurun pada akhir September, aktivitas kebakaran kembali meningkat pada awal Oktober. Pola tersebut memperlihatkan bahwa risiko karhutla masih tinggi dan memerlukan pemantauan serta penanganan yang berkelanjutan.

.

Dari sisi iklim, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah memperingatkan potensi kemarau yang sangat parah pada 2026 akibat pengaruh El Niño. Kondisi kering dapat meningkatkan risiko kebakaran, terutama pada lahan gambut. Namun, persoalan karhutla tidak hanya berkaitan dengan faktor cuaca. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menyoroti pembukaan hutan, pembangunan jalan, serta pengeringan rawa dan lahan gambut sebagai faktor yang dapat meningkatkan kerentanan suatu kawasan terhadap kebakaran. Berulangnya karhutla setiap tahun juga dinilai menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam tata kelola lingkungan yang perlu segera dibenahi.

.

Dampak kebakaran turut dirasakan secara langsung oleh masyarakat, terutama melalui penurunan kualitas udara dan gangguan kesehatan. Di Kalimantan Barat, sebanyak 62.278 orang dilaporkan mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) selama periode 28 Juni–8 September 2026. Walhi juga mencatat indeks standar pencemar udara (ISPU) sempat mencapai angka 2.000, yang menunjukkan kondisi kualitas udara yang sangat berbahaya apabila pengukuran tersebut menggunakan skala ISPU yang berlaku. Situasi ini memperlihatkan bahwa karhutla bukan sekadar persoalan kerusakan hutan, tetapi juga ancaman serius bagi kesehatan masyarakat.

.

Aktivitas pendidikan dan transportasi pun ikut terdampak. Ratusan sekolah di Kalimantan Barat dilaporkan ditutup tanpa batas waktu yang ditentukan, sehingga sekitar 200.000 siswa harus menjalani pembelajaran dari rumah. Kabut asap juga mengganggu jarak pandang penerbangan, termasuk di Bandara Supadio, Pontianak, hingga menyebabkan sejumlah penerbangan dibatalkan. Dampaknya bahkan meluas ke negara tetangga, seperti Malaysia dan Singapura, sementara wilayah Sarawak sempat melakukan penutupan sekolah akibat kondisi asap.

.

Di tengah situasi tersebut, penanganan karhutla turut menuai kritik dari berbagai kalangan. Kunjungan pejabat pemerintah ke lokasi kebakaran dipandang belum cukup apabila tidak diikuti dengan langkah nyata yang mampu mengatasi penyebab kebakaran secara mendasar. Upaya penanggulangan dinilai perlu melampaui pemadaman dan peninjauan lapangan, dengan memperkuat pengawasan terhadap pembukaan lahan, perlindungan ekosistem gambut, penegakan hukum, serta evaluasi kebijakan pengelolaan lingkungan.

.

Karhutla di Kalimantan pada 2026 menjadi pengingat bahwa krisis kebakaran hutan dan lahan merupakan persoalan kompleks yang melibatkan faktor iklim, aktivitas manusia, tata kelola lingkungan, kesehatan masyarakat, faktor kesengajaan hingga hubungan antarnegara. Maka dari itu untuk penanganannya membutuhkan koordinasi lintas sektor, transparansi data, serta kebijakan pencegahan jangka panjang agar kebakaran lainnya dapat dihindari dan dicegah.